PIPJatimNews, Jakarta – Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diamanatkan untuk untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Dalam pelaksanaan Inpres tersebut, Kemenko Perekonomian terus melakukan koordinasi dengan berbagai K/L untuk memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi dan program peningkatan produktivitas untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara reguler melaporkan hasil koordinasi yang dilakukan baik kepada Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pelaporan pelaksanaan Inpres 4/2022 dilakukan per semester melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus koordinator pelaksana Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Rapat Pleno tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wapres yang dilaksanakan pada Rabu (24/05), tidak saja dihadiri para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K, tetapi juga para Menteri dan Kepala Lembaga lain yang mendapat tugas dari Presiden sesuai dengan Inpres 4/2022 tersebut. Rapat kali ini merupakan rapat pleno kedua setelah terbitnya Inpres 4/2022, tetapi merupakan rapat yang ke-enam terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam rapat tersebut, dilaporkan bahwa sejak ditetapkan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo, telah terdapat kemajuan yang menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14% pada Maret 2021 menjadi 2,04% berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, dan terus turun menjadi 1,74% berdasarkan perhitungan BPS pada September 2022. Dengan demikian jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022.
Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), konvergensi program, serta perbaikan kualitas implementasi program. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mewujudkan target tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024. Untuk itu, kunci suksesnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran. Di mana, konvergensi program penting untuk memastikan agar berbagai program pengurangan beban pengeluaran maupun pemberdayaan ekonomi, dapat mensasar kantong-kantong kemiskinan.
Dalam rapat pleno tersebut, terdapat poin penting tentang perbaikan kualitas pensasaran. Sebab, pemanfaatan Data P3KE menjadi kunci utama perbaikan. K/L dan Pemerintah Daerah pun harus memastikan penggunaan Data P3KE ini dalam semua program yang dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan program harus dijalankan sesuai dengan prinsip dan mekanisme program yang telah ditentukan serta kualitas pelaksanaan program dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi.
Pada kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan terkait beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kemenko Perekonomian untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Upaya yang pertama adalah mengidentifikasi Anggaran dan Realisasi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi K/L TA 2022 dan 2023 yang telah dikoordinasikan dengan K/L terkait dan Kementerian Keuangan, sebagai baseline pelaksanaan Tagging Anggaran Kemiskinan TA 2024 melalui sistem Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, memobilisasi kontribusi pihak non-pemerintah (kemitraan multi-pihak) untuk ikut aktif mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok miskin seperti KADIN Indonesia, Mastercard STRIVE Indonesia. Kemudian, membuat Dashboard Pemetaan Program Pemberdayaan yang dapat dimaanfatkan untuk Konvergensi Program lintas sektor, K/L hingga pemda. Terakhir, melakukan pemadanan/overlay Data K/L dengan Data P3KE yang menghasilkan Peta Sebaran Individu Penerima Program Pemberdayaan berdasarkan desil dan lokus hingga level desa/kelurahan sehingga dapat dimaanfatkan untuk penajaman pensasaran program.
Turut hadir pada rapat Pleno kali ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden Arif Budimanta. (dep1/map/fln/fsr)
Sumber : Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Post Views: 10
